Pemilihan umum Presiden Indonesia selanjutnya akan digelar pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan ini akan menjadi Pemilihan Presiden langsung ketiga di Indonesia, dan akan memilih seorang presiden untuk masa jabatan lima tahun. Susilo Bambang Yudoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh
undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di DPR atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di MK, namun pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku
Pilpres 2014 adalah bentuk demokrasi rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Ketua PPS Kelurahan Ledug Bapak Dahlan Effendi S. Ag telah melantik KPPS sekaligus Bimtek KPPS pada tanggal 1 Juli 2014 di Pendopo Kelurahan Ledug, yang di hadiri oleh Tokoh Masyarakat, Kepala Kelurahan dan juga di hadiri oleh Anggota PPK Kecamatan Prigen.
Sambutan Kepala Kelurahan Ledug, Ketua PPS dan juga Anggota PPK sepakat untuk jangan sampai ada Golput khususnya di wilayah kelurahan Ledug dan juga menghimbau kepada seluruh KPPS untuk tetap menjaga netralitas 100 %, agar supaya kredibilitas sebagai panitia pemilu tetap terjaga dengan baik seperti selama ini di lakukan di Wilayah Kelurahan Ledug.
Ketentuan Calon Presiden Menurut Bapak Akhmad Musyaffak selaku Pembimbing Tekhnik Lapangan sekaligus Anggota PPS Kelurahan Ledug menyampaikan bahwa Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara
lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap
provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia.
Dalam hal tidak ada pasangan calon yang perolehan suaranya memenuhi
persyaratan tersebut, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak
pertama dan kedua dipilih kembali dalam pemilihan umum (putaran kedua).
Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh
oleh 2 pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut dipilih kembali
oleh rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal perolehan suara terbanyak
dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih,
penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran
wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Dalam hal
perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh
lebih dari 1 pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan
persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. hal ini akan berdampak kepada sensitifitas dalam rekapitulasi pada KPPS sebagai ujung tombak Penyelenggara Pilpres 2014 tersebut. maka PPS menghimbau untuk bekerja lebih teliti dan tetap dijaga netralitasnya karena Komite Independen Pemantau Pemilu juga akan bekerja keras dalam memantau pelaksanaan pilpres kali ini karena jangan sampai terjadi hal - hal pada pileg yang lalu terjadi pada pilpres.
Liputan6.com, Jayapura -
3 Kabupaten di Papua yakni Kabupaten Nabire, Puncak dan Pegunungan
Bintang kekurangan logistik Pilpres 9 Juli mendatang. Sejumlah logistik
ini adalah surat suara, formulir C1 hingga C7 dan formulir D.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
iputan6.com, Jayapura -
3 Kabupaten di Papua yakni Kabupaten Nabire, Puncak dan Pegunungan
Bintang kekurangan logistik Pilpres 9 Juli mendatang. Sejumlah logistik
ini adalah surat suara, formulir C1 hingga C7 dan formulir D.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
Liputan6.com, Jayapura -
3 Kabupaten di Papua yakni Kabupaten Nabire, Puncak dan Pegunungan
Bintang kekurangan logistik Pilpres 9 Juli mendatang. Sejumlah logistik
ini adalah surat suara, formulir C1 hingga C7 dan formulir D.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Papua Divisi Hukum dan Pengawasan Tarwinto mengatakan perusahaan pemenang tender yakni PT Sagita masih menggunakan cara distribusi logistik sama seperti waktu pelaksanaan Pileg 2014 yang menaruh seluruh logistik pemilu untuk sebagian wilayah pegunungan tengah di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
"Seharusnya Sagita dapat mendistribusikan langsung logistik melalui pesawat dari Jayapura ke daerah-daerah tersebut. Sebab, jumlah logistik yang dibawa tidak terlalu banyak bila dibandingkan pemilu legislatif lalu. Kami tidak menginginkan keterlambatan pemilu seperti pileg lalu," katanya di Jayapura, Selasa (1/7/2014).
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Yahukimo AKBP Ade Jaja Subagja menuturkan hingga H-8 logistik pemilu belum masuk ke wilayahnya. Padahal daerah Yahukimo memiliki 51 distrik yang harus dilalui dengan pesawat kecil, helikopter atau berjalan kaki. Sejumlah distrik tersebut juga sulit dilalui jika cuaca buruk.
"Kami berharap logistik pilpres dapat segera dikirim, sebab dengan keterbatasan waktu saat ini, sangat mustahil bisa mendistribusikan logistik hingga ke distrik-distrik," ujarnya.
Sebelumnya, 2 kabupaten yakni Nduga dan Yahukimo tak serentak melakukan pencoblosan Pileg 9 April lalu. Ini dikarenakan terlambatnya pengiriman logistik pileg. Hasilnya, 2 kabupaten itu melakukan pencoblosan pileg 3 hari setelah tanggal 9 April. - See more at: http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2071586/3-kabupaten-di-papua-kekurangan-ribuan-surat-suara-pilpres#sthash.lGql3HVz.dpuf
0 komentar:
Posting Komentar